Jakarta (initogel login) — Di balik angka kerusakan dan peta wilayah terdampak, pemulihan pascabencana selalu bermuara pada satu hal yang sama: kehadiran negara yang terasa nyata. Itulah pesan yang mengemuka ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan mempersilakan Satgas Rehabilitasi memimpin upaya pemulihan di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
Pernyataan ini bukan sekadar dukungan administratif. Ia adalah sinyal politik dan kemanusiaan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan kepemimpinan yang fokus, terkoordinasi, dan berpihak pada keselamatan serta martabat warga.
Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan Nyata
Fase tanggap darurat menyelamatkan nyawa. Namun fase rehabilitasi memulihkan kehidupan. Di Sumatera, banyak keluarga kini berada di persimpangan itu—antara kehilangan dan harapan. Rumah rusak, akses ekonomi terhenti, sekolah terganggu, dan layanan dasar belum sepenuhnya pulih.
Dengan dipersilakannya Satgas Rehabilitasi memimpin, DPR RI menekankan pentingnya satu komando pemulihan agar langkah di lapangan tidak tumpang tindih. Koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan diharapkan berjalan lebih rapi dan cepat.
Kepemimpinan yang Menyatukan
Satgas Rehabilitasi diproyeksikan menjadi penggerak utama: memetakan kerusakan, menetapkan prioritas, dan memastikan anggaran serta sumber daya bergerak tepat sasaran. Bukan hanya membangun kembali fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman.
“Pemulihan harus terasa oleh warga,” ujar salah satu anggota DPR. “Bukan sekadar laporan selesai, tetapi perubahan yang benar-benar dialami masyarakat.” Kalimat ini mencerminkan harapan agar proses tidak terjebak prosedur, melainkan berorientasi hasil.
Human Interest: Warga Menunggu Kepastian
Di desa-desa terdampak, warga menunggu lebih dari sekadar bantuan. Mereka menunggu kepastian—kapan rumah bisa ditempati kembali, kapan anak-anak kembali belajar dengan tenang, kapan roda ekonomi berputar.
Seorang ibu di pengungsian berkata lirih, “Kami tidak minta mewah. Yang penting bisa kembali hidup normal.” Pemulihan yang dipimpin Satgas diharapkan menjawab harapan sederhana itu dengan langkah terukur dan empatik.
Keamanan Publik dan Akuntabilitas
DPR RI menegaskan bahwa pemulihan harus mengutamakan keamanan publik. Infrastruktur yang dibangun ulang mesti lebih aman dan tahan bencana. Evaluasi tata ruang, penguatan bangunan, dan mitigasi risiko menjadi bagian tak terpisahkan dari rekonstruksi.
Aspek hukum dan akuntabilitas juga ditekankan. Setiap penggunaan anggaran harus transparan, setiap proyek diawasi, dan setiap keputusan berpijak pada kepentingan warga. Pemulihan yang baik adalah pemulihan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Sinergi Daerah dan Pusat
Keberhasilan pemulihan Sumatera tidak hanya bergantung pada Satgas. Pemerintah daerah, aparat, relawan, dunia usaha, dan masyarakat sipil memegang peran penting. DPR RI mendorong sinergi yang menghormati kearifan lokal—karena warga setempat paling memahami medan dan kebutuhan.
Dalam praktiknya, ini berarti melibatkan masyarakat sejak perencanaan: mendengar suara mereka, memprioritaskan kebutuhan nyata, dan memastikan hasil pembangunan berkelanjutan.
Dari Puing ke Masa Depan
Memimpin pemulihan bukan pekerjaan singkat. Ia menuntut kesabaran, konsistensi, dan empati. Dengan restu DPR RI, Satgas Rehabilitasi memikul mandat besar: mengubah puing menjadi pijakan masa depan.
Sumatera tidak hanya butuh bangunan baru, tetapi kepercayaan baru—bahwa negara hadir ketika dibutuhkan, bahwa hukum dan tata kelola berjalan, dan bahwa kemanusiaan menjadi kompas utama.
Ketika pemulihan dipimpin dengan hati dan akal sehat, luka memang tak hilang seketika. Namun langkah demi langkah, kehidupan bisa dirajut kembali—lebih aman, lebih siap, dan lebih bermartabat.